Strategi Mencapai Angka Kredit Pranata Humas: Pertama, Muda, dan Madya

Aktifitas Puslitbangbun Highlight

AKTIVITAS PUSLITBANGBUN – Akhir tahun 2020 lalu, 14 pejabat struktural lingkup Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan (Puslitbang Perkebunan) dilantik menjadi pejabat fungsional. Tiga di antaranya menjadi Pranata Humas, yakni Kepala Bidang Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian (KSPHP), Kepala Sub Bidang PHP, dan Kasie Jasa Penelitian di UPT.

Meski bertujuan untuk menyederhanakan birokrasi, tak dipungkiri bahwa transformasi jabatan ini memunculkan kebingungan tersendiri. Salah satunya dalam menyesuaikan tugas harian dengan penyusunan angka kredit. Oleh karena itu, Puslitbang Perkebunan mengadakan Bimtek Kehumasan bertema “Strategi Diseminasi dan Pelayanan Informasi” di Gedung Display, 16 Februari 2021.

Salah satu materi bimtek ini adalah “Strategi Mencapai Angka Kredit Pranata Humas: Pertama, Muda, dan Madya” yang dibawakan oleh Dr. Muhammad Arief Cahyono, M.Si dari Biro Humas Kementerian Pertanian (Kementan). Di dalamnya, dipaparkan definisi dan tugas pokok Pranata Humas, penyesuaian dalam penyusunan uraian kegiatan jabatan fungsional, contoh kegiatan yang berpotensi mendapatkan angka kredit, serta hal-hal yang perlu diketahui pada proses penilaian.

Sebelum menjelaskan lebih spesifik tentang jabatan fungsional Pranata Humas, Arief menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo untuk kementerian/lembaga dalam menjalankan komunikasi publik. Kementerian harus menyampaikan informasi yang valid ke masyarakat agar tidak menjadi blunder. Untuk mengatasi berita hoax atau isu-isu negatif di masyarakat, dibutuhkan respons yang cepat dan tepat berdasarkan data yang kuat dan valid.

Tidak cukup sekali, respons perlu terus dikeluarkan dan dikawal agar tidak menghilang begitu saja. Konsolidasi antar instansi pun dibutuhkan sehingga informasi tidak saling bertabrakan dan memunculkan isu baru. Begitu pula polemik terbuka, sebaiknya dihindari dan dialihkan dengan informasi lain yang lebih positif.

Selain itu, dampak dari informasi yang dirilis perlu dipikirkan, sehingga kementerian khususnya humas tidak hanya bisa sekadar menggugurkan kewajiban. Jika dampak tidak dipikirkan, potensi blunder atau disinformasi di masyarakat sangat tinggi. Sebaiknya, tetapkan siapa yang bisa berbicara terkait masalah tertentu. Jika memang tidak memiliki kewenangan atau kapasitas dalam topik tertentu, hindari berbicara agar tidak dipelintir dan menciptakan polemik di masyarakat.

Selanjutnya, dijelaskan bahwa Pranata Humas memiliki tugas pokok untuk melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan yang meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan, serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan.

Dari perencanaan, pelaksanaan, hingga audit dan evaluasi ini, sebenarnya ada banyak kegiatan yang dapat menghasilkan angka kredit. Misalnya menulis press release dan opini, merespons komentar di media sosial, menjadi MC, menyiapkan bahan pidato, menyusun naskah pidato untuk pimpinan, atau menyusun SOP Kehumasan yang disahkan oleh atasan/pimpinan lembaga masing-masing.

Yang jelas, aktivitas Pranata Humas dalam butir kegiatan perlu diselaraskan dengan tugas dan fungsi lembaga masing-masing. Aktivitas tersebut harus memiliki output yang langsung berkontribusi dalam perwujudan output unit atau organisasi.

Oleh karena itu, pedoman satu lembaga belum tentu dapat digunakan di lembaga atau instansi lainnya. Tiap instansi hendaknya dapat menyusun pedoman yang disesuaikan dengan kegiatan masing-masing.

Untuk Kementan sendiri, sedang digodok Redefinisi dan Pedoman tentang pembuatan bukti fisik butir kegiatan jabatan fungsional Pranata Humas dan Angka Kreditnya. Biro Humas Kementan masih menerima masukan jika ada kegiatan yang sekiranya bisa mendapatkan angka kredit namun belum ter-cover dalam Layout Redefnisi JFPH.

Dalam penutupnya, Arief mengingatkan agar para Pranata Humas tidak perlu berkecil hati karena transformasi. Pasalnya, ada banyak kegiatan yang sebenarnya dapat dilakukan untuk memperoleh angka kredit. Selain itu, ia juga mengharapkan agar Pranata Humas lingkup Kementan terus membantu Biro Humas pusat untuk melakukan diseminasi ke publik baik melalui media-media mainstream maupun media sosial. (Tedy/Tim Web)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *