Sosialiasi Kebijakan Pengelolaan Gratifikasi dan Kebijakan Organisasi dan Kepegawaian

Aktifitas Puslitbangbun

AKTIVITAS PERKEBUNAN – Dalam rangka komitmen pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan (Puslitbangbun) melaksanakan pertemuan sosialisasi Permentan No. 97/Permentan/OT.140/7/2014 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi Lingkup Kementerian Pertanian, di Aula Balittro (Rabu, 2/9/2015).

Pertemuan sosialisasi tersebut dihadiri oleh seluruh PNS lingkup Puslitbangbun. Turut hadir juga dalam pertemuan tersebut Kepala Puslitbangbun, Kepala Balittro, Kepala Balittri, Kepala Balittas, Kepala Balit Palma, Pejabat Eselon III dan IV, peneliti dan staf untuk mendengarkan sosialisasi ini hingga selesai.

Dalam sambutannya pada pembukaan acara sosialisasi ini, Kepala Puslitbangbun Dr. Fadjry Djufry SE, M.Si., menyampaikan bahwa saat ini PNS lingkup Puslitbangbun lebih kurang sebanyak 700 orang. Dengan adanya acara sosialisasi ini, beliau berharap mudah-mudahan dapat bermanfaat dalam pelaksanaan tugas ke depan nantinya.

Kapus juga menyampaikan bahwa semua PNS lingkup Puslitbangbun yang menerima gratifikasi apapun bentuknya wajib dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Unit Pengelola Gratifikasi (UPG) Kementan yang telah dibentuk, dan juga mengingatkan tidak menerima yang bukan haknya apalagi meminta-minta.

Pada paparan tentang sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Gratifikasi disampaikan oleh Inspektur Investigasi, Itjen Kementan Drs. Imam Subarkah, MM. sebagai Narasumber menyampaikan sosialisasi materi tentang Kebijakan Pengelolaan Gratifikasi lingkup Kementerian Pertanian. Dalam paparannya Imam mengulas tentang definisi gratifikasi, unsur-unsur gratifikasi dan pengecualiannya, pelaporan, mekanisme pelaporan dan tindak lanjut atas pelaporan penerimaan gratifikasi, dan sanksi terhadap penerimaan gratifikasi.

Perlu diketahui bahwa definisi gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Sedangkan gratifikasi dalam kedinasan adalah hadiah/fasilitas resmi dari penyelenggara kegiatan yang diberikan kepada wakil-wakil resmi suatu instansi dalam suatu kegiatan tertentu, sebagai penghargaan keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut, seperti honorarium pembicara dan penerimaan biaya perjalanan dinas oleh pihak penyelenggara kegiatan. Gratifikasi harus dilaporkan paling lambat 30 hari, dan yang wajib melaporkan adalah sipenerima gratifikasi.

Setelah sesi tanya jawab, acara sosialiasi dilanjutkan dengan sosialiasi Kebijakan Organisasi dan Kepegawaian yang disampaikan oleh Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementan Ir. Winarhadi, MM. Dalam paparannya pak Winarhadi menjelaskan tentang UU No. 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. PUPNS yang harus terdaftar sampai bulan Desember 2016, dan mengingatkan jangan sampai ada PNS yang tidak terdaftar.

Acara sosialisasi yang berlangsung selama 4,5 jam tersebut ditutup oleh Kepala Balittro Dr. Agus Wahyudi dan seluruh pegawai pun kembali ke tempat kerjanya masing-masing.

Foto: Sambutannya Kepala Puslitbangbun Dr. Fadjry Djufry SE, M.Si., (kiri), dan Pemaparan  Inspektur Investigasi, Itjen Kementan Drs. Imam Subarkah, MM. (kanan) pada pembukaan acara sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Gratifikasi (2/9/2015).

Foto: Paparan sosialiasi Kebijakan Organisasi dan Kepegawaian oleh Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementan Ir. Winarhadi, MM. Yang didampingi oleh Kepala Balittro Dr. Agus Wahyudi (kiri), dan peserta sosialisasi lingkup Puslitbangbun (kanan).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *