Kunjungan Kerja Komite II DPD RI ke BALITTRI

Aktifitas Puslitbangbun

SUKABUMI, PERKEBUNAN – Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) beserta staf ahli dari Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) RI melakukan kunjungan kerja ke Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar (BALITTRI) di Parungkuda, Sukabumi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2012.

Agenda kunjungan ini terutama ditujukan terhadap prospek pemanfaatan tanaman penghasil minyak nabati seperti jarak pagar (Jatropha curcas L.) dan kemiri sunan (Reutealis trisperma) sebagai bahan baku pembuatan biodiesel.  Kunjungan ini juga merupakan tindak lanjut dari kunjungan sebelumnya pada 28 Januari 2012 yang dilakukan oleh Wakil Menteri ESDM, Prof. Dr. Widjajono Partowidagdo.

Rombongan  disambut oleh Kepala Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian, Dr. Haryono, pjs Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Dr. Joko Pitono dan Kepala Balittri, Dr. Rubiyo. Sebelum melakukan kunjungan lapangan, rombongan terlebih dahulu melakukan diskusi dan mendengarkan pemaparan dari peneliti senior, Prof (Riset) Dr. Bambang Prastowo tentang tanaman penghasil bahan bakar nabati (BBN).

Kunjungan kerja ini sangat penting terutama dikaitkan dengan peran daerah dalam mensukseskan program pertanian, ujar Kepala Badan. Badan Litbang Pertanian memiliki tugas untuk menghasilkan varietas unggul, menghasilkan inovasi pendukung (peningkatan produktivitas tanaman), diseminasi/transfer teknologi ke masyarakat, dan bersinergi dengan mitra, lanjut Kepala Badan.

Oleh karena itu untuk mensukseskan program tersebut di daerah, maka peran DPD sangat diperlukan. Jika dikaitkan dengan “Model Pengembangan Pertanian Pedesaan Melalui Inovasi (MP3MI)”, maka peran DPD sangat penting misalnya membantu dalam hal regulasi, ujar Kepala Badan.

Terkait dengan sumber energi alternatif terbarukan seperti minyak kemiri sunan, Komite II DPD RI memberikan apresiasi dan ketertarikan untuk pengembangan di daerahnya. Menurut Ketua Komite II DPD Ir. H. Bambang Susilo, MM., “Kemiri sunan sebagai sumber energi terbarukan menjadi wacana di internal DPD untuk diperjuangkan pada tahun 2012 ini”.

Secara khusus, Ketua Komite meminta kepada Humas Komite II DPD membuat edaranuntuk dibagikan kepada anggota DPD dan nantinya disebar ke konstituen di daerah masing-masing. Hal ini merupakan wujud dari keseriusan DPD terhadap sumber energi alternatif tersebut.

Pemerintah perlu bergerak cepat untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Pemerintah jangan hanya berdebat tentang harga minyak dunia yang terus melambung tanpa mencari solusi dengan energi alternatif” lanjutnya.

Sementara itu, Prof.(Riset) Dr. Bambang Prastowo, dalam pemaparannya mengatakan bahwa kemiri sunan merupakan salah satu alternatif energi terbarukan yang prospektif untuk dikembangkan. Dengan populasi tanaman 100 – 150 pohon per hektar dan setiap pohon menghasilkan 100-200 kg biji kering (tergantung umur tanaman), maka akan dihasilkan 10 – 30 ton biji kering atau setara dengan 5-15 ton minyak kasar per hektar per tahunnya.

Dalam hal pengembangan tanaman kemiri sunan, menurut Kepala Badan dan Prof. Dr. Bambang Prastowo, Badan Litbang Pertanian sudah melakukan identifikasi lokasi (agroekologi) untuk spesifik komoditas termasuk daerah yang cocok untuk budiaya kemiri sunan. Kementerian Pertanian dan Kementerian ESDM dapat bekerjasama dalam mengembangkan kemiri sunan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk merealisasikannya.

Kunjungan kerja Komite II DPD beserta rombongan dilanjutkan dengan kunjungan lapang dengan melihat secara lebih jelas pembibitan, penanaman, dan proses pengolahan biji kemiri sunan sampai dihasilkan minyak. Bahkan beberapa anggota Komite II DPD secara antusias  langsung mencoba melakukan tahap pemrosesan tersebut.

Implementasi hasil kunjungan ini diharapkan adanya dukungan kuat DPD untuk menyokong kebijakan pemerintah dalam mengembangkan sumber energi alternatif pengganti bahan bakar minyak. Kebutuhan BBN ke depan sangat strategis, karena cadangan minyak (fosil) terus menipis.

Berkenaan dengan itu, pemerintah telah menerbitkan Inpres No. 5 tahun 2006 tentang penyediaan dan pemanfaatan BBN sebagai bahan bakar lain. Dalam Inpres ini juga diinstruksikan kepada sejumlah kementerian dan pemerintah daerah untuk melakukan berbagai upaya mendorong penyediaan dan pemanfaatan BBN. (Redaksi).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *