Puslitbangbun Siap Wujudkan Sistem Pengendalian Intern yang Handal

Aktifitas Puslitbangbun Berita Perkebunan Highlight

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan diwakili oleh Kepala Sub Bidang Pendayagunaan Hasil Penelitian (PHP) yang hadir pada kegiatan Workshop Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lingkup Kementerian Pertanian (Kementan) yang dilaksankan pada tanggal 28-30 Oktober 2019, di Golden Tulip Essential Tangerang Banten, menyatakan siap mewujudkan sistem pengendalian intern yang handal di lingkungan Puslitbangbun sesuai arahan dari Inspektur Jenderal Kementan, Justan Siagaan, AK.M.Acc,CA.,QIA.

Dalam sambutannya saat membuka acara, Justan berkomitmen mewujudkan SPI Kementerian Pertanian yang handal dan menjelaskan hal penting yang harus diperhatikan dalam Kebijakan Penyelenggaraan SPI Kementerian Pertanian menghadapi Industrialisasi 4.0 yaitu, pengarahan terkait pengendalian intern institusi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing UK/UPT  serta Pengenalan dan strategi perubahan sistem melalui U-theory.

Dihadapan para peserta yang terdiri dari 85 UK/UPT di bawah Kementan, beliau juga menambahkan perlunya masing-masing UK/UPT melakukan transformasi pada level individu sampai organisasi. Sebagai contohnya ialah kebijakan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang menjadikan desa/kecamatan sebagai tempat pertanian yang kokoh dan termasuk di dalamnya menyiapkan generasi muda milenial yang mau bertani karena Indonesia merupakan negara agrarian.

Pada hari kedua, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Dr. Alexander Zulkarnain turut memberikan paparan mengenai pengendalian internal di Kementerian Keuangan yang secara resmi telah dilakukan sejak tahun 2008.

“Dalam sistem pengendalian internal terdapat kewajiban intansi pemerintah sesuai dengan PP no 60 tahun 2008, yaitu Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian, Penilaian resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan komunikasi, serta Pemantauan pengendalian intern. Beliau berharap SPIP digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan/ sasaran organisasi. Untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik diperlukan perubahan sikap perilaku dan peningkatan kopentensi, karena SPIP sangat tergantung pada komitmen teladan pimpinan serta niat baik dari seluruh ASN, imbuh Beliau.

Narasumber selanjutnya, Dr. Arief Tri Hardiyanto selaku Direktur Investigasi Instansi Pemerintah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyampaikan tentang Hasil Quality assessment penilaian tingkat maturitas Kementerian Pertanian sebesar 4.7 akan tetapi hasil penilaian dari BPKP sebesar 3.037 dan Balitbangtan memiki nilai 3,172.

Kementerian Pertanian telah melaksanakan SPIP sejak 2016 dan penilaian pada tahun 2018 mendapatkan level 3 (terdifinisi) taraf yang dilakukan: melaksanakan SOP, dan pengendalian. Harapan tahun 2020 meningkat menjadi level 4 (terkelola dan terukur) dengan melaksanakan SOP (update disesuaikan dengan kondisi riil sekarang), pengendalian, disosialisasikan dan dilakukan evaluasi.

Arief menambahkan, bahwasanya SPIP adalah kegiatan yang dilakukan terus menerus untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan sarana prasarana BMN/ Inventarisasi, dan taat terhadap peratuan dan perundang-undangan.

Pada hari kedua juga dilakukan pembagian 4 kelas, antara lain Kelas Nusa, Kelas Bangsa, kelas Bahasa dan Kelas Indonesia untuk menyusun bisnis proses. Kelas Bahasa diisi oleh Balitbangtan dan Dinas Tanaman Pangan Provinsi Banten dengan mengangkat kasus Sistem Pengendalian Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura. Dalam sesi ini disusun bisnis proses untuk perbenihan khususnya bantuan benih dari luar yang masuk ke wilayah Provinsi Banten, yang terdiri atas Register Resiko, Analisis Resiko, Tindakan Pengendalian serta media Instrumen Pengendaliannya.

Pada hari ketiga dipresentasikan hasil kerja diskusi kelas yang sebelumnya telah dibentuk dari masing-masing satuan kerja. Narasumber mencatat dari presentasi masing-masing kelas, dan menyimpulkan; Pengembangan SPIP sangat efektif untuk menjalankan roda organiansasi, penanganan resiko harus turus menerus dilakukan untuk semua kegiatan, dan penanganan resiko harus dilakukan dan dievaliasi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *