Puslitbangbun Berkomitmen Mengevaluasi dan Membangun Pelayanan Publik

Aktifitas Puslitbangbun

Puslitbangbun Berkomitmen Mengevaluasi dan Membangun Pelayanan Publik

AKTIVITAS PUSLITBANGBUN – Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan (Puslitbangbun) Ir. Syafaruddin, Ph.D. menyambut baik Evaluasi Penilaian Kinerja Pelayanan Publik bersama Unit Kerja/Unit Pelayanan Teknis Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) Kementerian Pertanian di Jakarta (17/2/2020). Dalam pernyataannya yang disampaikan terpisah terkait evaluasi pelayanan publik dan akan memaksimalkan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan memberikan pelayanan prima. Puslitbangbun sebagai salah satu unit kerja Balitbangtan Kementan telah melaksanakan evaluasi kinerja pelayanan publik pada tahun 2019 yang akan ditindaklanjuti pada tahun 2020, imbuh Syafaruddin.

Evaluasi Penilaian Kinerja Pelayanan Publik bersama UK/UPT Balitbangtan ini dipimpin oleh Kabid KSPHP BB. Biogen Dr. Sustiprijatno, yang didampingi Kasubbag Hukum dan Organisasi Setbalitbangtan Dr. Parlindungan Yulianus Silitonga, S.P., M.P., dengan narasumber Asdep Koordinator Pelaksanaan, Kebijakan dan evaluasi Pelayanan Publik Wilayah II Jeffrey Erlan Muller. Rapat evaluasi ini dihadiri Kepala Bidang KSPHP, Kasubid PHP dan Kehumasan lingkup Balitbangtan Kementan.

Dalam sambutannya Sustiprijatno menyampaikan pelaksanaan Penilaian Reformasi Birokrasi tahun 2019 akan dinilai secara mandiri di tahun 2020. Unit Keja/Unit Pelayanan Publik lingkup Balitbangtan sudah memiliki standar pelayanan publik yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017, tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dia berharap setiap layanan publik memberikan layanan prima sesuai dengan jenis pelayanan yang telah disediakan oleh Biro Kepegawaian Kementerian Pertanian yaitu Layanan UPBS, Layanan Laboratorium dan Layanan Diseminasi (informasi teknologi).

Lebih lanjut Susti berpesan kepada seluruh UK/UPT lingkup Balitbangtan untuk berkomitmen melaksanakan Penilaian Kinerja Pelayanan Publik sesuai aspek penilaian. Adapun aspek penilaiannya adalah : (1) Aspek kebijakan pelayanan (standar pelayana, maklumat pelayanan, survai kepuasan masyarakat, (2) Aspek Profesionalisme SDM (indikator kopetensi, indikator responsifitas, indikator kode etik, indikator penghargaan dan sangsi), (3) Aspek sarana dan prasarana (pelayanan publik parkir dan ruang tunggu, sarpras bagi yang berkebutuhan khusus, sarana penunjang lainya, sarana front office), (4) Aspek sistem informasi pelayanan publik (sistem informasi elektronik, sistem informasi non elektronik), (5) Aspek konsultasi dan pengaduan (konsultasi, pengaduan), dan (6) Aspek Inovasi.

Nara sumber dari Asdep Koordinator Pelaksanaan, Kebijakan dan evaluasi Pelayanan Publik Wilayah II Jeffrey Erlan Muller mengapresiasi Balitbangtan yang telah melaksanakan 6 (enam) aspek yang menjadi fokus pelaksanaan evaluasi pelayanan publik. Keenam aspek layanan harus ada, karena merupakan gambaran kondisi pelayanan publik, ujarnya. Jeffrey juga menyampaikan amanat UU No. 25/2009 tentang pelayanan publik, Kemenpan Reformasi Birokrasi selalu melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelengara pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan contoh, mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat. Dijelaskan bahwa 6 aspek tersebut masing-masing memiliki bobot yakni kebijakan pelayanan publik 30%, profesionalisme sumber daya manusia 18%, sarana dan prasarana 15%, sistem informasi pelayanan publik 15%, mekanisme konsultasi dan pengaduan 15% serta inovasi pelayanan publik 7%. Indikator penilaian diperoleh dari persilangan antara 6 (enam) aspek dan 6 (enam) prinsip (keadilan, pertisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdayaguna, dan aksesibilitas) dalam melakukan evaluasi.

Pelaksanaan evaluasi pelayanan publik memiliki tujuan: 1. Memperoleh gambaran tentang kondisi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, melakukan perbaikan peningkatan kualitas pelayanan publik. (SDM, sarana prasarana) 2. Menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, ujarnya.

Program Reformasi birokrasi akan memberikan kontribusi penilaian terhadap laporan kinerja SAKIP ataupun LAKIP. Pada saat akan dilaksanakan evaluasi, Satker terlebih dahulu mengusulkan unit pelayanan pulik yang akan dievaluasi, kemudian unit layanan terpilih melakukan pengisian formulir penilaian secara manual dan melampirkan bukti dukung/ eviden. Indeks pelayanan publik diperoleh dari penilaian dalam formulir F01 kuesioner data obyektif (form isian UPP) diisi oleh unit pelayanan publik; F02 kuesioner obsevasi (form isian peneliti) diisi oleh evaluator; dan F03 kuesioner survai publik (form isian responden) diisi oleh pengguna layanan. Form F01 dan F03 maksimal diterima 15 September, imbuh Jeffrey. (Tim Web)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *