Pengusaha Sub-sektor Perkebunan Propinsi Kalimantan Barat Harus Lebih Perhatikan Rakyat Sekitar

Artikel Kakao Berita Perkebunan

BERITA PERKEBUNAN – Berdasarkan data, beberapa gangguan usaha dan konflik perkebunan yang muncul, antara lain disebabkan oleh tumpang tindih lahan perkebunan dengan lahan masyarakat dengan perusahaan lain, hutan lindung, hutan produksi dan peruntukan lahan lainnya.

Menurut Wakil gubernur Kalbar, Chistiandy Sanjaya hal tersebut merupakan kendala dalam praktek pengelolaan lahan perkebunan dan merupakan salah satu gangguan usaha dan konflik perkebunan yang bersifat multi dimensi dan sering terjadi.Gangguan ini dapat muncul sejak pra konstruksi, masa konstruksi, masa operasi, maupun masa pasca operasi (replanting, perpanjangan HGU), hal itu disebabkan oleh belum seragamnya penggunaan peta dasar untuk peta izin lokasi, tata ruang lahan yang dialokasikan untuk pembangunan perkebunan dan sektor lainnya.

Konsistensi dalam melaksanakan perjanjian antara perusahaan dengan pekebun belum berjalan sesuai harapan, komitmen perusahaan perkebunan untuk mempercepat pembangunan kebun masih rendah, kurang cermatnya dalam pengendalian kegiatan pembukaan lahan.

Dikatakannya Christian, peranan perkebunan di daerah ini terlihat dari dominannya minat investor pada sub sektor ini, hal tersebut terlihat dari realisasi investasi pada sub sektor perkebunan sebesar 7,45 triliun untuk PMDN dan USD 1,15 milyar untuk PMA.

Di samping itu ditunjukkan pula pemanfaatan lahan budidaya yang tersedia bagi penduduk pada sub sektor ini, diperkirakan 561.215 KK atau setara dengan 2.244.860 jiwa atau 51 persen penduduk Kalimantan barat yang pendapatannya bersumber dari komoditi perkebunan.

Pembangunan sub sektor perkebunan bagi perekonomian Kalimantan Barat masih tetap dianggap dominan dengan luas areal 1.619.010 Ha. Terdiri dari perkebunan rakyat seluas 988,536 Ha atau seluas 61 persen, Perkebunan Negara seluas 39,605 Ha, atau 2 persen, dan perkebunan swasta 590,869 Ha, atau 37 persen.

Areal perkebunan tersebut kedepannya akan terus meningkat mengingat masih banyaknya rencana penanaman yang belum direalisasikan baik oleh perkebunan besar maupun swadaya murni.

Wagub juga menambahkan, agar sub sektor perkebunan tersebut dapat memberi manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Untuk itulah Wagub merasa perlu adanya keterpaduan langkah dalam merencanakan dan mengimplementasikan serta mengevaluasi program pembangunan perkebunan antar level pemerintahan yaitu Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota, maupun antar stakeholder.

Menurutnya, dilaksanakannya pembangunan sub sektor perkebunan adalah termasuk program prioritas untuk mewujudkan salah satu visi kepemimpinan periode 2008-2013 dan periode 2013-2018 yaitu mewujudkan masyarakat Kalbar yang beriman, sehat, cerdas, aman, berbudaya dan sejahtera.

Ia mengharapkan akan terus mengalami perkembangan ekonomi dan tingkat pendapatan yang lebih baik, memiliki lembaga ekonomi efisien dan stabil dengan produktivitas yang tinggi, serta memiliki sitem dan kelembagaan politik, termasuk hukum yang mantap.

Sumber : http://beritadaerah.com/news/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *