Menuju Pembangunan Kebun Sawit Rakyat Berkelanjutan

Aktifitas Puslitbangbun Artikel Kelapa Sawit Berita Perkebunan Highlight

AKTIVITAS PERKEBUNAN – Diskusi tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh Center for International Forestry Research (CIFOR) dan Aliansi Sawit Indonesia (ASLI) serta Serikat Petani kelapa Sawit (SPKS) telah dilakukan di Direktorat Jenderal Tanaman Perkebunan, Kementerian Pertanian pada Senin 19 Februari 2018.  Diskusi dibuka oleh Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil perkebunan, Ir. Dedi, Junaidi, M.Sc dan dihadiri oleh para pejabat esselon II lingkup Kementerian Pertanian,  termasuk Kapuslitbang Perkebunan yang diwakili oleh Kabid Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian (KSPHP), Dr. Jelfina C. Alouw, Direktur Bina pengelolaan ekosistem essensial (Kementerian LHK), Dewan Pengawas  BPDPKS,  Direktur Bina pengelolaan ekosistem essensial, Sekertariat Komisi ISPO,  Ketua tim khusus peremajaan, tim CIFOR, tim ASLI, dan tim SPOI-UNDP.

Tantangan dalam pengembangan sawit berkelanjutan antara lain penggunaan benih asalan, proporsi yang tinggi dari tanaman yang sudah tidak produktif lagi, penerapan good agricultural practices (GAP) yang masih kurang dan kurangnya pendampingan terhadap petani swadaya sawit. Demikian beberapa tantangan yang disampaikan oleh Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan dalam sambutan membuka acara diskusi.   Selanjutnya D. Junaidi menyampaikan bahwa pada tahun 2018 sekitar 185 ribu ha akan diremajakan sebagai salah satu upaya pemerintah dalam menjawab tantangan rendahnya produktivitas sawit terutama pada perkebunan rakyat.

CIFOR sebagai lembaga penelitian internasional memaparkan bahwa perkebunan sawit rakyat (swadaya) sekitar 4,7 – 5,6 juta ha berperan penting dalam produksi dan ekspor minyak sawit Indonesia.  Hasil penelitian menunjukkan petani swadaya dengan kepemilikan kurang dari 3 ha masih mengalami berbagai tantangan antara lain produktivitas yang rendah, legalitas lahan, akses pendanaan dan informasi.  Dipihak lain, terdapat tuntutan pasar dan aspek hukum yang mewajibkan penerapan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), dan untuk bisa bersaing di pasar Uni Eropa maka sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) menjadi salah satu faktor penentu. Petani masih mengalami kendala dalam mendapatkan sertifikasi ISPO karena aspek legalitas kepemilikan lahan, keikutsertaan dalam organisasi kelembagaan yang masih rendah dan masih rendahnya penerapan pedoman teknis budidaya.

Kebijakan pemerintah perlu diarahkan pada upaya pengentasan kemiskinan dengan memfokuskan pada petani dengan kepemilikan kebun kecil. Sasaran kebijakan untuk mengurangi dampak lingkungan perlu difokuskan pada pekebun yang berada pada kawasan hutan dan gambut.  Selain itu, diperlukan sosialisasi lebih intensif tentang ISPO/RSPO bagi sawit berkelanjutan serta dukungan pemerintah dalam implementasi di lapangan.  Dewan Pengawas  BPDPKS menghimbau agar lembaga yang bertanggungjawab untuk mengimplementasikan rekomendasi hasil-hasil kajian dari berbagai lembaga penelitian perlu dikemukakan dan sinergi mutualisme antara petani swadaya dan pabrik perlu dibangun. ASLI dan SPKS memandang perlu adanya stabilisasi harga TBS dengan menentukan batas minimum harga sebagai bentuk proteksi dari gejolak pasar serta diversifikasi usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani dalam memenuhi kebutuhan pokok serta pendidikan generasi muda.

Mendukung pengembangan sawit berkelanjutan, Non-aligned movement center for south to south technical cooperation (NAM-CSSTC) berencana melakukan kerjasama dengan Kementan untuk melaksanakan international training di Indonesia dengan topik meliputi penerapan GAP dan ISPO/RSPO kepada sekitar delapan negara termasuk Indonesia. Rencana kerjasama yang dikemukakan oleh Puslitbang Perkebunan disambut antusias oleh semua peserta.  Semoga pembangunan kebun sawit rakyat berkelanjutan segera menjadi kenyataan diseluruh wilayah pengembangan sawit Nusantara.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *