Langkah Strategis dan Kebijakan untuk Penyederhanaan Birokrasi

Aktifitas Puslitbangbun Highlight

YOGYAKARTA, PERKEBUNAN – Langkah-langkah strategis dan kebijakan untuk penyederhanaan birokrasi yang telah diamanatkan bapak Presiden mulai dari perampingan birokrasi, penyetaraan jabatan fungsional dan struktural, pola recruitmen dan karir, pengembangan kompetensi, pola mutasi dan purnabakti. Hal disampaikan oleh Asisten Deputi Kemen PAN RB, Aba Subagja dalam Rapat Koordinasi (Rakor) lingkup Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan (Puslitbangbun) di Yogyakarta pada Rabu 11 Maret 2020 yang dipandu oleh peneliti senior Puslitbangbun Prof.Dr. Elna Karmawati.

Rakor dengan tema “Peran Inovasi Teknologi dalam Peningkatan Daya Saing dan Nilai Tambah Komoditas Perkebunan Mendukung Pertanian Maju, Mandiri dan Modern” diikuti oleh seluruh pejabat struktural lingkup Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan (Puslitbangbun), Profesor Riset, Peneliti, dan IP2TP dengan jumlah peserta sebanyak 110 orang.

Rakor yang dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Dr. Fadjry Djufry menghadirkan 3 narasumber dengan bahasan penting terkait: (1) Langkah Strategi dan Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi (Deputi Bidang SDM Aparatur Kemen PAN RB), (2) Sinkronisasi Program Grasida dan Gratieks melalui Dukungan Inovasi Teknologi (Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian), dan (3) Inovasi Teknologi Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Perkebunan (Dekan Fakultas Teknologi Pertanian UGM).

Lebih lanjut Aba dalam paparannya mengatakan bahwa peluang untuk memilih jabatan fungsional cukup besar karena ada 20 kelompok jabatan fungsional dan 3 mekanisme transformasi yaitu perpindahan jabatan, inpassing dan penyetaraan melalui PermenPANRB no 28 tahun 2019. Tidak semua jabatan bisa di transformasi, yang mempunyai fungsi komando seperti Ka Balai, Lurah, Camat dll tidak bisa dialihkan. Prosedur penyetaraan transformasi tidak sederhana dan perlu persyaratan, ujar Aba.

Langkah yang harus dilakukan adalah a) Pemetaan meliputi jabatan, BUP, gaji dan tunjangan, pemilihan jabatan fungsional yang setara, b) Pengusulan, c) Validasi, d) Rekomendasi, dan e) Pelantikan. Keuntungan pemilihan mekanisme penyetaraan ini adalah pengembangan karir lebih berpeluang dan system karir lebih luas.

Kebijakan penyederhaan birokrasi ini menarik perhatian peserta Rakor terlihat dari antusias peserta menyimak paparan yang disampaikan dan tanya jawab dalam sesi diskusi. Puslitbangbun sebagai institusi litbang yang mayoritas adalah peneliti harus menentukan langkah apa yang dipilihnya nanti akibat penerapan kebijakan penyederhanaan birokrasi.

Rapat Koordinasi yang dilaksanakan selama tiga hari ini (10-12 Maret 2020) bertujuan untuk meningkatkan kinerja Puslitbangbun dalam rangka memperkuat dukungan terhadap pencapaian target dan sasaran utama Kementerian Pertanian melalui upaya penajaman program tahun 2020-2024. (Tim Web).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *