Konsolidasi Area Penguatan Pengawasan Lingkup Balitbangtan

Aktifitas Puslitbangbun

AKTIVITAS PUSLITBANGBUN – Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) melaksanakan pertemuan konsolidasi internal pelaksanaan reformasi birokrasi dengan Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis lingkup Balitbangtan hari Jumat 14 Februari 2020 di Jakarta. Pertemuan dilaksanakan dalam rangka pemahaman implementasi area penguatan pengawasan “Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM”. Adapun kegiatannya meliputi sosialisasi pengaduan masyarakat, Whistle Blowing System (WBS), penanganan benturan kepentingan, dan pembangunan ZI-WBK/WBBM.

Pertemuan dalam rangka konsolidasi ini dibuka oleh Kasubbid Evaluasi Balitbangtan Aulia, STP, MM., dengan narasumber dari Tim Inspektorat Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Dr. Heni Nugraha, SE, MM. Pertemuan dihadiri oleh Kabid KSPHP, Kabid Program dan Evaluasi lingkup Balitbangtan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan (Puslitbangbun) diwakili oleh Kasubbid PHP Sudarsono, SE.

Aulia dalam sambutannya menyampaikan kegiatan penajaman rencana aksi serta data dukung penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi mengungkap delapan area perubahan, yakni: penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, manajemen perubahan, serta penataan perundang-undangan. Aulia berharap semua UK/UPT lingkup Balitbangtan berupaya meningkatkan penguatan pengawasan dengan menyiapkan penanggungjawab disemua area perubahan, menerapkan nilai-nilai, meningkatkan komunikasi/konsolidasi ke semua penanggungjawab area perubahan, dan bekerja sama di semua elemen. Dengan demikian reformasi birokrasi yang diharapkan dapat tercapai, tingkat disiplin/kinerja pegawai makin membaik, ujarnya

Heni Nugraha, dalam paparannya mengapresiasi Balitbangtan yang berupaya memperbaiki peringkat untuk mencapai good governance dengan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar melalui reformasi birokrasi, terutama pada aspek-aspek kelembagaan (organisasi), tatalaksana dan sumberdaya manusia (aparatur). Keberhasilan membangun zona intergritas harus menjadi komitmen yang dimulai dari pimpinan dan seluruh pegawai dengan penandatanganan dokumen pakta integritas dan pencanangan pembangunan zona integritas sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), imbuhnya. Nugraha berharap Balitbangtan konsisten meningkatkan dan memperkuat penguatan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM, untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara.

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan (Puslitbangbun), Ir. Syafaruddin, Ph.D di kesempatan lain menyampaikan area penguatan pengawasan menjadi fokus perhatian. Kapus menyatakan institusi akan berhasil dengan baik apabila pengawasan internal sangat tinggi, mulai dari gratifikasi, sistem pelaporan terhadap pegawai hingga masalah pengaduan masyarakat dan akan berbuat lebih banyak lagi untuk mendongkrak komponen ungkit dan kompon hasil agar indek penilaian pelayanan publik meningkat, imbuhnya. (Tim Web)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *